Hati-Hati, Oknum Nakal Manfaatkan Program Sejuta Rumah Pemerintah
Pemerintah Jokowi-JK memiliki program Sejuta Rumah yang pembangunannya difokuskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Terhadap program ini, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono meminta masyarakat untuk hati-hati dan waspada saat akan membeli hunian yang masuk dalam Program Sejuta Rumah. Sebab diketahui ada oknum yang memanfaatkan program tersebut untuk meraih keuntungan pribadi.
Budi Hartono menerima laporan terkait penyalahgunaan program sejuta rumah ini dari Ombudsman Yogyakarta yang intinya, ada masyarakat tertipu karena penjualan rumah ini.
"Masyarakat perlu waspada program sejuta rumah sudah dijadikan modus. Kami menerima informasi dari Ombudsman Yogyakarta," kata dia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Jakarta beberapa waktu lalu.
Penawaran dari oknum pengembang sangat menyakinkan, lantaran calon pembeli sampai dibawa ke lahan yang akan dibangun lengkap dengan brosur Kementerian PUPR.
"Bahwa ada laporan masyarakat di Yogyakarta didatangi atau ditawari rumah murah dengan FLPP. Logonya PUPR, brosurnya. Dimintai tanda jadi. Kemudian kalau yakin dibawa ke lahan yang akan dibangun," ujar dia.
Namun, setelah itu ternyata rumah tak kunjung dibangun. Kemudian dilakukan penelusuran lebih lanjut. "Setelah dipelajari itu semua palsu," ungkap dia.
Pihak Bangun Juga Perlu Waspada
Budi juga mengimbau pengembang dan perbankan memperhatikan kualitas rumah yang akan diberikan pada konsumen. Itu karena kerap dijumpai rumah yang diberikan tak layak huni.
"Perbankan, kan sebelum akad KPR memastikan rumah ini sudah layak huni, dikatakan layak huni tentu saja prasarana dan sarana lengkap, listrik air," tandas dia.
Pemerintah menargetkan bisa terus mengurangi jumlah kekurangan hunian (backlog) yang saat ini masih sekitar 7,6 juta rumah.
Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan program satu juta rumah ini difokuskan pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Kuartal 1 tahun ini sudah 3.800 unit di seluruh Indonesia. Target kami 120 unit tahun ini pembangunannya," tegas Lana.
Target ini menurut Lana tidak jauh berbeda dengan realisasi tahun lalu. Hal ini karena disesuaikan dengan anggaran pemerintah. Untuk itu, Lana berharap sektor swasta dapat menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan misi ini.
EmoticonEmoticon